Padang, Padek—Sektor pembangunan masih menjadi fokus anggaran Pemprov Sumbar jelang akhir tahun yang tinggal tiga bulan lagi. Ini terlihat dengan ditambahnya anggaran sektor pekerjaan umum sebesar Rp 22,647 miliar. Jumlah ini meningkat 39,52 persen dari anggaran sebelumnya Rp 595,307 miliar. Totalnya menjadi Rp 617,954 miliar.
Penambahan anggaran itu untuk membayar kontrak tahun jamak pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). “Karena kontrak tahun jamak berakhir 2014, alokasi anggaran pada APBD-P 2013 hanya bersifat pembayaran sesuai kondisi fisik di lapangan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rapat paripurna penyampaian nota jawaban Gubernur Sumbar atas pemandangan umum Fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda APBD-P 2013 di DPRD Sumbar, kemarin.
Pemprov juga telah menyiapkan anggaran Rp 16,866 miliar untuk perencanaan pembangunan yang semula dipatok Rp 16,498 miliar atau bertambah Rp 367,976 juta alias meningkat 1,08 persen.
Sementara untuk sektor perumahan memang terpinggirkan,
setelah anggarannya dikurangi Rp 4,820 miliar. Jumlah ini turun Rp 1,03 miliar dari sebelumnya Rp 20,929 miliar, sehingga menjadi Rp 16,109 miliar.
Ini disebabkan sisa tender pada kegiatan teknis, sosialisasi, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,360 miliar.
Adapun kegiatan yang batal karena bukan kewenangan senilai Rp 3,459 miliar pada kegiatan koordinasi, fasilitasi dan stimulasi program penurunan kemiskinan melalui bidang ke-PU-an. Namun, itu dinilai tidak berpengaruh pada pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD.
Sedangkan untuk penataan ruang yang sebelumnya dianggarkan Rp 3,779 miliar, berkurang Rp 234,587 juta atau turun 0,23 persen dari anggaran sebelumnya Rp 3,544 miliar.
“Ini dikarenakan adanya sisa tender pada kegiatan penyusunan RTR dan zoning regulation daerah perbatasan dan kegiatan penyusunan rencana induk ruang terbuka hijau,” tambah Gubernur.
Demikian juga dengan perpustakaan yang semula dianggarkan Rp 2,787 miliar, turun 0,17 persen menjadi Rp 2,585 miliar. Sementara untuk pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan industri secara keseluruhan, dianggarkan Rp 191,323 miliar. Jumlah ini menurun Rp 1,645 miliar (12,24 persen).
Sementara pada sektor pendidikan yang semula Rp 67,361 miliar, bertambah Rp 95,751 juta menjadi Rp 67,457 miliar (naik 4,31 persen). Demikian juga untuk sektor kesehatan, yang semula Rp 234,574 miliar bertambah Rp 21,346 miliar menjadi Rp 255,921 miliar (naik 16,37 persen).
Secara keseluruhan, kesepakatan TAPD dan DPRD Sumbar didapatkan APBD-P 2013 sebesar Rp 3,4459 triliun. Terdiri anggaran pendapatan daerah Rp 3,183 triliun dan anggaran penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Rp 272,750 miliar. Sedangkan di pos belanja, dialokasikan Rp 3,333 triliun dan alokasi pengeluaran pembiayaan Rp 126,541 miliar.
Harus Terserap dengan Baik
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Asli Chaidir yang memimpin sidang, mengakui ada penyesuaian anggaran di berbagai sektor dalam APBD-P 2013, hasil kesepakatan Banggar dan TAPD.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar dana yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam mewujudkan percepatan pembangunan di segala bidang.
“Jadi jangan sampai kita sudah susah payah menganggarkan, namun tidak terserap dengan baik. Karena itu, masing-masing SKPD harus matang menyusun kegiatan agar terealisasi hingga akhir tahun nanti. Semua pengerjaan fisik harus segera ditender,” tegas politisi PAN itu. (zul)
Padang Ekspres 11 September 2013