11 September 2013

Anggaran Pendidikan-Kesehatan Bertambah

Padang, Padek—Sektor pembangunan masih menjadi fokus anggaran Pemprov Sumbar jelang akhir tahun yang tinggal tiga bulan lagi. Ini terlihat dengan ditambahnya anggaran sektor pekerjaan umum sebesar Rp 22,647 miliar. Jumlah ini meningkat 39,52 persen dari anggaran sebelumnya Rp 595,307 miliar. Totalnya menjadi Rp 617,954 miliar.

Penambahan anggaran itu untuk mem­bayar kontrak tahun jamak pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permu­kiman (Prasjaltarkim) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). “Karena kontrak tahun jamak berakhir 2014, alokasi ang­garan pada APBD-P 2013 hanya bersifat pem­bayaran sesuai kondisi fisik di lapa­ngan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayit­no dalam rapat paripurna penyampaian nota jawaban Gubernur Sumbar atas pe­man­dangan umum Fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda APBD-P 2013 di DPRD Sumbar, kemarin.

Pemprov juga telah menyiapkan angga­ran Rp 16,866 miliar untuk perencanaan pembangunan yang semula dipatok Rp 16,498 miliar atau bertambah Rp 367,976 juta alias meningkat 1,08 persen.

Sementara untuk sektor perumahan memang terpinggirkan,

setelah anggarannya dikurangi Rp 4,820 miliar. Jumlah ini turun Rp 1,03 miliar dari sebe­lumnya Rp 20,929 miliar, sehingga menjadi Rp 16,109 miliar.

Ini disebabkan sisa tender pada kegiatan teknis, sosia­lisasi, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,360 miliar.

Adapun kegiatan yang ba­tal karena bukan kewenangan senilai Rp 3,459 miliar pada kegiatan koordinasi, fasilitasi dan stimulasi program penu­runan kemiskinan melalui bidang ke-PU-an. Namun, itu dinilai tidak berpengaruh pada pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD.

Sedangkan untuk penataan ruang yang sebelumnya diang­garkan Rp 3,779 miliar, ber­kurang Rp 234,587 juta atau turun 0,23 persen dari ang­garan sebelumnya Rp 3,544 miliar.

“Ini dikarenakan adanya sisa tender pada kegiatan pe­nyusunan RTR dan zoning regulation daerah perbatasan dan kegiatan penyusunan ren­cana induk ruang terbuka hijau,” tambah Gubernur.

Demikian juga dengan per­pustakaan yang semula diang­garkan Rp 2,787 miliar, turun 0,17 persen menjadi Rp 2,585 miliar. Sementara untuk per­tanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pari­wisata, kelautan dan perika­nan, perdagangan dan industri secara keseluruhan, diang­garkan Rp 191,323 miliar. Jumlah ini menurun Rp 1,645 miliar (12,24 persen).

Sementara pada sektor pendidikan yang semula Rp 67,361 miliar, bertambah Rp 95,751 juta menjadi Rp 67,457 miliar (naik 4,31 persen). De­mikian juga untuk sektor kese­hatan, yang semula Rp 234,574 miliar bertambah Rp 21,346 miliar menjadi Rp 255,921 miliar (naik 16,37 persen).

Secara keseluruhan, kese­pakatan TAPD dan DPRD Sum­­­bar didapatkan APBD-P 2013 sebesar Rp 3,4459 triliun. Terdiri anggaran pendapatan daerah Rp 3,183 triliun dan anggaran penerimaan pembia­yaan dari sisa lebih perhitu­ngan anggaran (silpa) Rp 272,750 miliar. Sedangkan di pos belanja, dialokasikan Rp 3,333 triliun dan alokasi pe­nge­luaran pembiayaan Rp 126,541 miliar.

Harus Terserap dengan Baik

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Asli Chaidir yang me­mimpin sidang, mengakui ada penyesuaian anggaran di ber­bagai sektor dalam APBD-P 2013, hasil kesepakatan Bang­gar dan TAPD.

Kendati demikian, dia meng­ingatkan agar dana yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat serta dalam mewujudkan percepa­tan pembangunan di segala bidang.

“Jadi jangan sampai kita sudah susah payah meng­anggarkan, namun tidak terse­rap dengan baik. Karena itu, masing-masing SKPD harus matang menyusun kegiatan agar terealisasi hingga akhir tahun nanti. Semua penger­jaan fisik harus segera diten­der,” tegas politisi PAN itu. (zul)

Padang Ekspres 11 September 2013