2012: Provinsi Penyalur Dana BOS Tercepat

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan dari KemenPAN RB

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2011: Regional Champion - Investment Award

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

21 Desember 2013

Gubernur Kembali Raih Penghargaan

Jakarta, Singgalang. Hanya dalam rentang waktu satu hari, Gubernur Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini, menerima Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) Tingkat Madya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Ibu ke-85 di Gedung Sasana Karya Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Rabu (18/12).

Sebelumnya pada 2012, Sumbar pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahitha Ekapraya (APE), namun untuk tingkat pratama.

Hal –hal menonjol yang  telah dilakukan pada tahun ini, antara lain meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan (IPG) sumatera Barat menjadi 69,55 dan lebih tinggi dibandingkan target rata – rata IPG nasional 67,20.

“Penghargaan ini perwujudan sekaligus legalitas atas kepedulian pemprov terhadap penyelengaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menerima penghargaan tersebut.

Selain pemberdayaan perempuan, pemprov juga komit dalam peningkatan kesejahteraan anak. Denan terwujudnya pengembangan kota layak anak.

Pada 2013 telah meraih lima penghargaan kota layak anak, Pariaman, Padang,  Payakumbuh, Sawahlunto dan Padang Panjang.

Bahkan, kabupaten/kota secara perlahan terus menunjukkan sebagai daerah ramah terhadap anak dan perempuan. Terbukti, Bukittingi mengalami peningkatan menjadi level madya. Kemudian Padang dan Padang panjang level pratama.

“Terjadi peningkatan pembangunan ekonomi  perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga, serta pengembangan program pemberdayaan perempuan miskin nagari dalam kaitannya dengan ketahan pangan daerah melalaui kegiatan nagari perempuan Indonesia maju mandiri ,” ujarnya.

Disampaikannya, guna memacu program pemberdayaan perempuan pemprov melakukan berbagai strategi dan kebijakan yang menyentuh sendi – sendi kebutuhan masyarakat secara terpadu.

Strategi itu terdiri dari, rencana aksi daerah terhadap percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG). Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam bentuk pokja PUG di tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG seperti organisasi perempuan, LSM/NGO, tokoh agama dan masyarakat. Serta peningkatan produk hukum/regulasi dan penegakan aturan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan APE bentuk apresiasi pemerintah pusat dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semua itu tidak terkepas dari komitmen dan wujud peningkatan kinerja pemprov melakukan berbagai terobosan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan,” tutupnya.

Singgalang, 20 Desember 2013

Foto: Halaman depan Padang Ekspres 20 Desember 2013

19 Desember 2013

Sumbar Raih Dua Penghargaan Paramakarya 2013

Jakarta –  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  sangat peduli dan perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan UMKM. Hal ini tercermin dari berbagai program strategis pembinaan dan upaya pengembangan potensi UMKM di Sumatera Barat.

Salah satu program yang terus digalakan oleh Gubernur Irwan Prayitno adalah gerakan terpadu peningkatan UMKM yang diimplementasikan pada kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Pelatihan Kewirausahaan Baru dan Peningkatan Produktifitas bagi UMKM.

Pada kegiatan Penghargaan PARAMAKARYA 2013 di Jakarta, Selasa malam (17/11), Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan 2 Penghargaan PARAMAKARYA 2013 kepada Provinsi Sumatera Barat dalam Kategori Usaha Mikro Kecil, Kualifikasi Pemimpin Baru, Arena Songket INJ Silungkang Kota Sawahlunto dengan jenis usaha Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit dengan pimpinan Rita Kurnia.

Dan Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan pada Kategori Usaha Menengah, Kualifikasi Mulai Menghasilkan, Sanjai Balado Ummi Aufa Hakim Kota Bukittinggi dengan jenis usaha Industri Makanan dan Minuman di bawah pimpinan Lukman El Hakim. Kedua penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Dr. Ir. H. Hatta Rajasa atas nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Irwan Prayitno yang didampingi Kadis Nakertrans Syofyan,SH, Kabiro Humas Irwan, S.Sos, MM di sela-sela kegiatan itu menyampaikan rasa bangga dan senang atas kedua penghargaan tersebut. Ini merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat  dua penghargaan sekaligus dalam 2 kategori dari total 20 penghargaan yang diberikan 12 untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan 8 untuk Kategori Usaha Menengah.
Kita berharap keberhasilan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Awalnya kita telah berhasil mengusulkan 3 Perusahaan Kecil dan 3 perusahaan Menengah yang telah menerima SIDDHAKARYA 2013 yang diberikan Gubernur Sumatera Barat beberapa waktu lalu di Padang, ujarnya

Irwan Prayitno juga menerangkan, dari awalnya kita memberikan informasi dan menghimpun usulan dari Pemkab/ko dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Pemprov. Sumbar membentuk Tim Penilai yang terdiri dari instansi terkait (Disnakertrans, Koperasi dan UMKM, Appindo dan Praktisi Produktivitas).
Pemerintah Provinsi melalui Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian langsung di lapangan yang meliputi kelengkapan pertama, administrasi di antaranya surat izin usaha produksi, administrasi tenaga kerja, administrasi keuangan, administrasi pemasaran, administrasi orderan bahan baku dan lain-lain.  Kedua keunikan produksi, di mana penilaian difokuskan pada komponen lokal yang digunakan dalam produksi dan pembudayaan tradisional market yang berorientasi pada pertumbuhan usaha modern. Ketiga perkembangan pertumbuhan usaha dilihat dari indicator pemasaran produksi dari 3 tahun terakhir.

Keempat dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang digunakan dalam 3 tahun terakhir terutama yang mempergunakan tenaga kerja local di sekitar produksi. Kelima  tertib administrasi usaha termasuk soal administrasi keuangan dan permodalan yang dilaksanakan. Keenam Kondisi fisik perusahaan, fisik bangunan dan sarana lainnya. Ketujuh manajemen perusahaan, di mana adanya keharmonisan hubungan kerja antara owner dengan pekerja/karyawan yang ditandai dengan tingkat kepuasan yang disampaikan oleh karyawan dengan bukti peningkatan produksi tahun ke tahun, ungkapnya.

8 Desember 2013

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Padang – Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, PSi, MSc, selaku Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 29 November 2013 di Istana Negera yang diwakili Oleh Wapres Budiono.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan  salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika ditemui di rumah dinasnya, Selasa siang (3/11) yang didampingi Kepala Badan Ketahanan Sumbar Ir. Effendi dan Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos, MM menyampaikan, ada tahapan seleksi oleh Tim Juri Penilai Ketahanan Pangan dari UI, UGM,  IPB, Unpad,  ITB, LSM, Staf Ahli Presiden dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari 12 orang Gubernur yang diusulkan  mengikuti tes dan wawancara teknis hanya 5 orang yang mendapat penghargaan ini, antara lain Gubernur Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kita patut bangga bahwa Sumatera Barat secara umum telah memenuhi standar yang baik, sehingga kita mendapat penghargaan terbaik ini.

Banyak sektor yang tergabung dalam penilaian ini, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, Koperasi UKM, serta sektor perindustrian. Karena itu penghargaan ini amat istimewa sekali, mudah-mudahan ini dapat lebih memotivasi kita memajukan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, ungkapnya

Selain itu kita juga mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2013 pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan atas nama Syahrul Yondri dari kelurahan koto panjang Kota Payakumbuh, penemu/pengembang Tanaman Cabe Kopay. Untuk diketahui Cabe Kopay menjadi sorotan nasional sebagai sebuah keberhasilan meningkatkan kualitas cabe di Indonesia.

Kita juga mendapat penghargaan pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan  atas nama kelompok Tani Budidaya Tanaman Jeruk jenis Siam Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diketuai oleh Datuk Bandaro Manih.

Kemarin kita juga mengusulkan Bupati Agam Ir. Indra Catri, namun belum beruntung. Tahun depan kita akan usulkan sebanyak-banyaknya, untuk keberhasilan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan kita di setiap daerah di Sumatera Barat, ujarnya. [humasprov]

28 November 2013

Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

6 November 2013

Pokja AMPL Sumbar Terbaik di Indonesia

Padang – Pokja  Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sumbar, dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia, pada kategori Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan. 

Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.

Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.

Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.

Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai denan pencapaian MDGs tahun 2015,” harap Irwan.

Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.

Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.

Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.

Posmetro, 6 November 2013

4 November 2013

Gubernur Terima Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013

Padang – Gubernur Irwan Prayitno terima penghargaan tertinggi Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013, kategori tokoh masyarakat atas dedikasi dan perhatiannya terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Gemilang Perpusnas 2013 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (29/10) lalu.Selain itu Irwan juga menerima penghargaan kategori sebagai pembina Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Sumbar. Irwan masuk dalam nominasi Harapan II di Tingkat Nasional.

“Untuk bidang kearsipan ini, prestasi tersebut sudah luar biasa. Soalnya Sumbar mendapatkannya tanpa didukung depo yang memadai untuk menyimpan arsip yang ambruk akibat gempa 30 September 2009. Tapi keterbatasan itu tidak membuat pemprov abai, justru kian semangat untuk membenahi arsip. Gubernur sering mewanti-wanti soal ini”, terang Alwis yang merupakan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar.

Irwan mendapatkan penghargaan itu, ternyata memiliki sejarah panjang terkait perpustakaan. Sejak dulu sudah diperlihatkan kepeduliannya terhadap perpustakaan. Ketika masih dipercaya duduk di Komisi X DPR-RI, Irwan getol memback-up dunia pendidikan khususnya Perpusnas. Telah pula melahirkan banyak buku dan tulisan.

Menurut Alwis, setelah dilantik jadi Gubernur, Irwan langsung memerintahkan SKPD terkait untuk memindahkan layanan perpustakaan umum dari Tabing, Padang ke pusat kota (kawasan GOR Agus Salim) agar memudahkan pengunjung menjangkaunya. Layanan perpustakaan di Tabing, karena gedung perpustakaan Sumbar ambruk akibat gempa 30 September 2009 sehingga untuk layanan perpustakaan terpaksa mengontrak gedung lain.

“Gubernur juga memerintahkan agar segera pula dibangun kembali gedung perpustakaan yang representatif. Tahun ini sudah dianggarkan dalam APBD Sumbar. Mudah-mudahan 2014 bisa dimanfaatkan”, jelas Alwis. [singgalang/posmetro]

irwan-prayitno.com

2 November 2013

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Foto: Humas Kepresidenan

Sumatera Barat Sumbang Produksi Beras Nasional 800.000 Ton Lebih

PADANG, KOMPAS.com — Sumatera Barat berharap bisa menyumbang 826.000 ton beras untuk mencapai target swasembada beras nasional yang membutuhkan pasokan produksi 10 juta ton. Hal itu menjadikan provinsi ini masuk dalam salah satu dari 12 provinsi penyangga produksi beras nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, pihaknya terus melakukan intensifikasi pertanian guna mencapai produksi pangan secara maksimal.

“Kami juga melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan para penyuluh, juga berbagai upaya lainnya, seperti pengendalian hama penyakit,” kata Irwan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).

Dia mengklaim, masyarakat Sumatera Barat selalu mengurangi konsumsi beras. Saat ini konsumsi beras di Sumatera Barat telah mencapai angka 117 kilogram per kapita per tahun. Adapun pada tahun 2012, konsumsi beras di Sumatera Barat mencapai 123 kilogram per kapita per tahun.

“Tentunya ini di bawah nasional yang 139 kilogram per kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang kita berhasil mengurangi makan beras,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Irwan, dalam hal ekstensifikasi pertanian, pihaknya juga banyak memperoleh dukungan dari kementerian terkait, seperti teknologi cetak sawah dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dari Kementerian Pertanian.

Pihaknya juga memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur dan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Terkait diversifikasi pangan, Irwan menekankan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.

“Kemudian diversifikasi, kita juga selalu melakukan upaya-upaya dengan pola pangan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012. Ini di atas nasional yang 75,4, menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

kompas.com 1 November 2013

7 Oktober 2013

Sumbar Terbaik Lalu Lintas

PADANG —  Pemerintah Provinsi Sumbar meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama terbaik se-Indonesia. Pemerintah provinsi dinilai sukses membina kabupaten/kota untuk menata lalu lintas yang baik.

Bagi Pemprov Sumbar WTN Wiratama merupakan penghargaan yang pertama di bidang ini. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang meraih penghargaan di bidang lalu lintas tersebut yakni, Padang, Padang Panjang, Kota Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Pasaman dan Pesisir Selatan meraih piala WTN. Kemudian Agam dan Tanah Datar meraih plakat WTN.

Dengan perolehan itu 80 persen daerah yang diusulkan Pemprov Sumbar meraih Piala WTN. Sementara syarat meraih WTN Wiratama hanya 50 persen meraih piala WTN dari daerah yang diusulkan. Hasil itu menempatkan Sumbar terbaik, diikuti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali.

“Kita bersyukur dengan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan sistem lalu lintas yang lebik baik. Untuk itu ke depan mari kita sepakat untuk memperbaiki sistem angkutan umum,” sebut Gubernur Irwan Prayitno saat melepas piala WTN ke daerah masing-masing di Gubernuran Sumbar, Sabtu (5/10).

Dikatakannya, dari kasat mata saat ini memang masih ada sejumlah ruas jalan yang macet. Jika sudah jam sibuk, terutama traffic light mati, pasti akan terjadi kemacetan. Namun, kemacetan tidak menjadi indikator mutlak dan penilaian WTN, melainkan banyak indikator lain.

“Banyak memang yang mempertanyakan pada saya, kenapa Padang yang jalannya masih macet, kemudian juga memperoleh penghargaan WTN, karena memang indikatornya tidak hanya jalan saja,” ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Meski begitu, kekurangan itu harus menjadi motivasi dan koreksi pemerintah daerah ke depan, sehingga mampu menciptakan sistem transportasi yang baik dan nyaman. “Karena yang diumpat masyarakat jika jalannya buruk dan macet, pasti pemerintah daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, tahun ini Sumbar hanya mengikuti WTN bidang tertib lalu lintas. Rencananya, tahun depan harus ikut bidang tata kelola angkutan.

“Jangan diartikan kita sekadar mengejar penghargaan, tetapi berlomba memperbaiki layanan bagi masyarakat. Kita benar-benar siapkan angkot, travel, bus yang layak dan memenuhi syarat. Jika kita mampu memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, maka apresiasi akan datang sendiri,” kata Irwan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Sumbar, Mudrika mengatakan sistem pengelolaan lalu lintas Sumbar sebenarnya belum sempurna. Hanya saja dari daerah lain, kabupaten/kota di Sumbar lebih baik. Dengan demikian Sumbar mendapatkan penghargaan atas pengelolaan tersebut.
“Kita bukan sempurna, semua juga masih ada yang kurang. Tapi saat ini kebetulan kita itu lebih baik dari daerah lain,” sebut Mudrika.

Dikatakannya, banyak indikator dalam penilaian WTN tersebut. Selain jalan, juga termasuk kebijakan kepala daerah dalam mengelola lalu lintas. Termasuk gambaran visi misi kepala dareah dalam pengelolaan sistem lalu lintas.

“Banyak indikatornya, tidak hanya kemacetan. Di antaranya, visi misi kepala daerah, apa langkah yang diambil kepala dareah, tingkat kecelakaan dan ketertiban berkendara,” ungkapnya.

Dengan berhasilnya meraih penghargaan tersebut, tahun depan Sumbar akan mengirim sebanyak 14 sampai 16 kabupaten/kota. Dengan begitu akan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan sistem transportasi di Sumbar. (401)

Singgalang 7 Oktober 2013

16 September 2013

Pemprov Sumbar Terima Penghargaan dari Wapres

PADANG — Pemprov Sumbar meraih penghargaan atas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan 2012, dengan capaian kualitas tertinggi. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Wakil Presiden, Boediono pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (12/9).

Hadir pada acara tersebut para menteri kabinet, para pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala daerah dan sekitar 780 peserta Rakernas. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah lainnya.
 

Wakil Presiden Boediono, menyatakan selamat pada pemerintah daerah yang telah mencapai kualitas terbaik dalam laporan keuangan. Capaian tersebut hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu bagi yang belum mendapatkan capaian terbaik, agar terus melakukan perbaikan.
Menurutnya, untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pe merintah lainnya harus meningkatkan sinergi antar unit internal. Kemudian memetakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan serta mencari solusi terbaik.
 

“Selain itu diharapkan ada kerja sama antar kementerian atau pemerintah daerah dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Meningkatkan komunikasi dengan BPK terutama terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meningkatkan komitmen bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dikelola dengan baik dan transparan,” kata Boediono.
 

Sementara, Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri mengemukakan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan. Di samping itu, dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis aktual.
 

Penerapan akuntansi berbasis aktual ini dipersiapkan secara bertahap mulai tahun 2013 dan akan diberlakukan penuh pada 2015 sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 

Gubernur Irwan Prayitno menyatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja keras Pemprov Sumbar. Penghargaan itu juga jadi bukti Pemprov Sumbar telah mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. “Ini adalah kebanggaan Sumbar. Ini keberhasilan kita bersama, hasil kerja keras Pemprov Sumbar,” kata Irwan.
 

Disebutkan, penghargaan ini juga tidak lepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012. Mulai dari pengawasan inspektorat sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian juga pengawasan internal secara berkala kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
 

Pemprov Sumbar telah menyerahkan LKPD 2012 secara tepat tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2004. BPK-RI menyatakan LHP Pemprov menyajikan informasi keuangan dengan kriteria, kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah. Kemudian kecakupan pengungkapan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
 

Sejalan dengan itu, Pemprov Sumbar juga sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk LKPD 2012. Sementara sebelumnya, LKPD tahun 2009 memperoleh disclaimer kemudian 2010 sampai 2012 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Upaya yang kita lakukan adalah perbaikan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, melakukan perubahan atas Pergub tentang Akuntasi Pemprov Sumbar sebagaimana direkomendasi oleh BPK-RI atas LKPD tahun 2009, 2010, dan 2011,” ungkapnya.
 

Termasuk mendata aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan standar akutansi pemerintah PP No.17/2010. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK dilakukan peningkatan SDM yang profesional di bidang keuangan daerah serta rapat-rapat koordinasi yang rutin di SKPD secara intensif.
 

“Mudah-mudahan penghargaan yang diterima ini memberi kita motivasi dan kepercayaan diri untuk sela lu melakukan pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku,” harapanya. (401)

 Singgalang 16 September 2013

11 September 2013

Anggaran Pendidikan-Kesehatan Bertambah

Padang, Padek—Sektor pembangunan masih menjadi fokus anggaran Pemprov Sumbar jelang akhir tahun yang tinggal tiga bulan lagi. Ini terlihat dengan ditambahnya anggaran sektor pekerjaan umum sebesar Rp 22,647 miliar. Jumlah ini meningkat 39,52 persen dari anggaran sebelumnya Rp 595,307 miliar. Totalnya menjadi Rp 617,954 miliar.

Penambahan anggaran itu untuk mem­bayar kontrak tahun jamak pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permu­kiman (Prasjaltarkim) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). “Karena kontrak tahun jamak berakhir 2014, alokasi ang­garan pada APBD-P 2013 hanya bersifat pem­bayaran sesuai kondisi fisik di lapa­ngan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayit­no dalam rapat paripurna penyampaian nota jawaban Gubernur Sumbar atas pe­man­dangan umum Fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda APBD-P 2013 di DPRD Sumbar, kemarin.

Pemprov juga telah menyiapkan angga­ran Rp 16,866 miliar untuk perencanaan pembangunan yang semula dipatok Rp 16,498 miliar atau bertambah Rp 367,976 juta alias meningkat 1,08 persen.

Sementara untuk sektor perumahan memang terpinggirkan,

setelah anggarannya dikurangi Rp 4,820 miliar. Jumlah ini turun Rp 1,03 miliar dari sebe­lumnya Rp 20,929 miliar, sehingga menjadi Rp 16,109 miliar.

Ini disebabkan sisa tender pada kegiatan teknis, sosia­lisasi, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,360 miliar.

Adapun kegiatan yang ba­tal karena bukan kewenangan senilai Rp 3,459 miliar pada kegiatan koordinasi, fasilitasi dan stimulasi program penu­runan kemiskinan melalui bidang ke-PU-an. Namun, itu dinilai tidak berpengaruh pada pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD.

Sedangkan untuk penataan ruang yang sebelumnya diang­garkan Rp 3,779 miliar, ber­kurang Rp 234,587 juta atau turun 0,23 persen dari ang­garan sebelumnya Rp 3,544 miliar.

“Ini dikarenakan adanya sisa tender pada kegiatan pe­nyusunan RTR dan zoning regulation daerah perbatasan dan kegiatan penyusunan ren­cana induk ruang terbuka hijau,” tambah Gubernur.

Demikian juga dengan per­pustakaan yang semula diang­garkan Rp 2,787 miliar, turun 0,17 persen menjadi Rp 2,585 miliar. Sementara untuk per­tanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pari­wisata, kelautan dan perika­nan, perdagangan dan industri secara keseluruhan, diang­garkan Rp 191,323 miliar. Jumlah ini menurun Rp 1,645 miliar (12,24 persen).

Sementara pada sektor pendidikan yang semula Rp 67,361 miliar, bertambah Rp 95,751 juta menjadi Rp 67,457 miliar (naik 4,31 persen). De­mikian juga untuk sektor kese­hatan, yang semula Rp 234,574 miliar bertambah Rp 21,346 miliar menjadi Rp 255,921 miliar (naik 16,37 persen).

Secara keseluruhan, kese­pakatan TAPD dan DPRD Sum­­­bar didapatkan APBD-P 2013 sebesar Rp 3,4459 triliun. Terdiri anggaran pendapatan daerah Rp 3,183 triliun dan anggaran penerimaan pembia­yaan dari sisa lebih perhitu­ngan anggaran (silpa) Rp 272,750 miliar. Sedangkan di pos belanja, dialokasikan Rp 3,333 triliun dan alokasi pe­nge­luaran pembiayaan Rp 126,541 miliar.

Harus Terserap dengan Baik

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Asli Chaidir yang me­mimpin sidang, mengakui ada penyesuaian anggaran di ber­bagai sektor dalam APBD-P 2013, hasil kesepakatan Bang­gar dan TAPD.

Kendati demikian, dia meng­ingatkan agar dana yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat serta dalam mewujudkan percepa­tan pembangunan di segala bidang.

“Jadi jangan sampai kita sudah susah payah meng­anggarkan, namun tidak terse­rap dengan baik. Karena itu, masing-masing SKPD harus matang menyusun kegiatan agar terealisasi hingga akhir tahun nanti. Semua penger­jaan fisik harus segera diten­der,” tegas politisi PAN itu. (zul)

Padang Ekspres 11 September 2013

Investasi Naik 239 Persen

Padang — Krisis ekonomi global tidak mempengaruhi minat investor menanamkan investasi di Sumbar. Hingga kini telah terjadi peningkatan nilai investasi sebanyak 239 persen dari target investasi penanaman modal asing (PMA).

Data Badan Koordinasi Pe­na­naman Modal (BKPMP) Sumbar, realisasi PMA di Sumbar mencapai USD 55.194,50. Sementara untuk penanaman modal dalam negeri ( PMDN) sebesar Rp 368,45 miliar atau 79 persen. Persentase realisasi PMDN jauh lebih rendah diban­dingkan realisasi PMA.

Kepada Padang Ekspres, kema­rin (9/9), Kepala BKPMP Sumbar Masrul Zein mengatakan, tahun ini ada 24 PMA berinvestasi di Sumbar. Dari 24 perusahaan itu, terserap 266 tenaga kerja. PMA tersebut bergerak di bidang usaha  pertambangan umum, jasa pertambangan, pro­perti, geothermal, jasa akomodasi,  perkebunan sawit, pengolahan sa­wit, industri bumbu masak, industri kemasan air minum, industri mi­nyak goreng dan perdagangan ekspor.

Adapun 24 PMA yang telah menanamkan investasi adalah PT Jio Gua Mining USD 200 ribu, PT Jixing Mining Indonesia USD 32 ribu, PT Dempo Tongda Properties USD 488,5 ribu, PT Barenjoy Indonesia USD 82 ribu, PT Tirta Inves­tama USD 6.598,91 (seleng­kapnya lihat grafis).
“Hari ini, investor asal Turki, yakni Hitay Group akan datang ke Sumbar.

Mereka telah diberi izin untuk survei panas bumi di lintas Pariaman dan Tanahdatar. Nilai investasi yang akan dita­nam­kan Hitay, informasi se­mentara jum­lahnya triliunan,” ujarnya.
Kedatangan investor Turki ini tindak lanjut kunjungan gubenur ke Turki. Mereka ter­ta­rik dan mengurus izin untuk survei. Izin Hitay Group untuk survei telah ada dari peme­rintah pusat. Makanya, mereka datang ke sini,” tuturnya.

Sedangkan realisasi PMDN, baru terealisasi Rp 365 miliar dari target Rp 461 miliar. “Kami tetap optimis, target PMDN tercapai sampai akhir tahun. Kan masih ada empat bulan lagi,” tuturnya.

Untuk PMDN ada 14 peru­sahaan menanamkan investa­sinya. Empat belas perusahaan telah menyerap 310 tenaga kerja. Di antaranya PT Selago Makmur Rp 10 miliar, PT Bina Pratama (Solsel) Rp 8,147 mi­liar (selengkapnya lihat grafis).

PT Bina Prtaama (Sijun­jung) Rp15,405 miliar, PT Bumi Sarimas Indonesia Rp12,780 miliar, PT Semesta Berjaya Rp33,26 juta, PT Wira Inno Mas 23,910 miliar, PT Lestari Jaya Basamo Rp250 juta, PT Bintara Tani Rp 15,60 juta, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  Rp304,83 juta, PT Japfa Com­feed Indonesia (Tbk) Rp61,125 miliar, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rp32,074 miliar, PT Selo Kencana Energi  Rp158 miliar, PT Koperasi Sopir Taxi (Kosti) Padang Rp 11, 031 miliar.

“Pada 18 September men­datang, BKPMP Sumbar akan mengelar temu usaha di Ja­karta. Temu usaha tersebut untuk mempromosikan poten­si- potensi daerah. Rencananya kami akan tawarkan untuk pembangunan cable car di tiga daerah yakni Padangpariaman, Tanahdatar dan Padang­pan­jang,” tuturnya.

Masrul mengatakan data realisasi investasi yang dida­patkannya  bersumber dari loporan pemerintah kota dan kabupaten. Setiap tahunnya, baik PMDN atau PMA wajib memberikan laporan kegiatan investasinya. Berdasarkan la­po­ran tersebut, diketahui nilai investasi yang ditanamkan PMA dan PMDN.

“Data kami bukan sem­barang data saja, tapi data yang valid. Kami melihatnya dari laporan kegiatan investasinya. Selain itu, kami akan juga mela­kukan pengawasan terha­dap kegiatan investasi yang telah dilakukan,” tuturnya. (ayu)

Padang Ekspres 10 September 2013

Foto: Emin Hitay bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

irwan-prayitno.com

2 September 2013

Jamkrida Mudahkan Kredit UMKM

Padang – Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sum­bar Yultekhnil mendapat peng­har­gaan dari Kementerian Kope­rasi dan UKM. Penghargaan diserahkan Asis­ten Deputi Urusan Res­truk­turisasi Usaha, Kementerian Kope­ra­si dan UMKM, Willem Pasaribu, Jumat (30/8) lalu di auditorium Gubernuran.

Penghargaan ini diberikan atas prakarsa dan inisiatif  Irwan dan Yultekhnil dalam penye­diaan jaminan kredit untuk akses pembiayaan kopera­si dan UKM. “Diharapkan keberadaan PT Jaminan Kredit Daerah (Jam­­­­krida), koperasi dan UMKM di Sumbar akan sem­a­kin berkembang,” ujar Asisten De­puti Urusan Restrukturisasi Usa­ha, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem H Pasaribu.

Ia menjelaskan, Sumbar b­e­rada di peringkat 8 besar se­cara na­sional dalam penyerapan Kre­dit Usaha Rakyat (KUR). “Ini ben­tuk kepedulian kepala dae­rah dan DPRD dalam mendu­kung program pengembangan ko­perasi dan UMKM. Pendirian Jam­krida salah satu bentuk ke­pe­dulian pemerintah daerah ter­hadap pengembangan ko­pe­rasi,” tutur Willem.

Ia mengatakan, UMKM me­mi­liki peran strategis dalam per­eko­nomian nasional. Lebih 99 per­sen pelaku usaha di Indonesia dari UMKM dan mampu me­nyerap lebih 97 persen tenaga ker­ja. “Suatu keharusan untuk mem­berdayakan UMKM dan ko­perasi agar perekonomian na­sional tetap berjalan. Berbagai ken­dala yang dihadapi UMKM dan koperasi harus dicarikan so­lusinya,” tukasnya.

Salah satu kendala yang di­hadapi UMKM dan koperasi, yak­ni permodalan. Banyak ko­pe­­rasi  dan UMKM mengalami ken­­dala mengakses sumber pem­­biayaan bank. Padahal per­ban­kan adalah sumber pem­biayaan terbesar dalam per­eko­no­mian nasional.

“Pemerintah secara nasional telah mengembangkan skema pen­jaminan kredit atau pem­bia­yaan yang memungkinkan UMKM dan koperasi yang be­lum bankable untuk dapat me­ng­a­kses perbankan. Skema ter­sebut dikenal dengan KUR,” ulasnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Pra­yitno mengakui selama ini ken­dala UMKM adalah keku­ra­ngan modal. Sumbar memiliki ba­nyak  UMKM sehingga gara­pan target Jamkrida dapat men­capai 99 persen.

­Irwan menambahkan, kebe­r­a­­daan Jamkrida sangat  penting un­­t­uk memberikan kemudahan U­MKM yang terkendala  agu­nan.

Pembentukan Jamkrida me­la­lui Perda No 15 Tahun 2012. Pem­prov juga telah mengan­to­ngi akta pendirian persero  ter­ba­tas (PT) Jamkrida  dari notaris ser­ta pengesahan dari Kemen­te­rian Hukum dan HAM dan per­setujuan dari Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK).

Mekanisme penjaminan kre­dit melalui kerja sama tiga pi­hak. Yakni PT Jamkrida Sum­bar, perbankan dan debitur bank/UMKM. Penjaminan di­awali dengan adanya pengajuan kre­dit dari calon nasabah UMKM kepada bank, sekaligus pe­ngajuan penjamin kredit.

Kemudian bank melakukan p­e­nelitian atas kelayakan usaha na­sabah. Apabila nasabah di­ang­gap layak, bank akan me­nyam­paikan permintaan  pen­ja­minan kredit kepada PT Jam­krida dan merealisasikan  kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PT Jamkrida Sumbar menerbitkan  sertifikat pen­jamin  setelah menerima im­bal jasa penjamin (IJP) dari na­sa­bah melalui bank. Jika di ke­mu­dian hari debitur tidak  da­pat me­menuhi kewajibannya, bank da­pat mengajukan klaim ke­pada PT Jamkrida dan mene­rima pem­bayaran klaim sesuai porsi pen­jamin.

“PT Jamkrida tetap mene­rap­kan prinsip kehati-hatian da­lam menyetujui penjaminan kre­­dit atau pembiayaan,” ujar­nya.

Ada dua  model penjaminan: tidak langsung dan langsung. Penjaminan tidak langsung dengan mempercayakan kepada bank, penilaian kelayakan usaha  calon debitur  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran kredit bank. Plafon penjamin mulai Rp 1 juta sampai Rp 250 juta.

Sedangkan penjaminan lang­­sung , PT Jamkrida melaku­kan sendiri kelayakan usaha calon debitur. Plafon penjami­nan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta.

“Sasaran nasabah penjamin adalah pelaku usaha UMKM seperti pedagang, peternak, petani, bengkel, warung-warung serta pelaku usaha program dana bergulir seperti peternak sapi, ayam, petani karet, sawit dan lain-lain,” ucapnya.

Dirut PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim mengatakan, saat ini dana Jamkrida sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar dana yang dialokasikan. “Jika Jamkrida mendapat respons positif dari pelaku usaha dan berjalan lancar, dana yang akan dialokasikan ke Jamkrida akan ditambah. Meski baru Rp 25 miliar, namun sudah dapat menjamin kredit Rp 450 miliar. Pembagiannya 60 persen untuk usaha produktif dan 40 persen usaha nonproduktif,” ulasnya.

Sedangkan besaran plafon untuk penjaminan tidak lang­sung, mulai Rp 1 juta hingga Rp 250 juta. Penjaminan langsung di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta. “Tahap awal ini, Jamkrida akan memberikan jaminan di luar penyaluran KUR.  Di tahun mendatang, Jamkrida juga akan memberikan jaminan KUR di Sumbar,” ucapnya. (ayu)

Padang Ekspres 2 September 2013

26 Agustus 2013

Piala dari SBY untuk Sumbar

PADANG – Sumbar meraih 10 besar penampil terbaik dalam pawai budaya nasional 2013 di Istana Negara. Pawai tersebut dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat nasional yang ke-68.

“Ini bukan sekadar penghargaan tapi hasil perjuangan anak-anak, perlu apresiasi, karena ini kebanggan bagi Sumbar,” sebut Gubernur Irwan Prayitno usai menerima piala penghargaan di gubernuran Minggu (25/8) didampingi Wakil Gubernur, Muslim Kasim dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar, Burhasman.

Peserta yang terpilih Dilla Trianda Novera (SMA 6 Padang-jenis suara sopran), Intan Novhela (SMA 1 Bukittinggi – jenis suara alto), Kurnia Hidayat (mahasiswa UNP-jenis suara tenos), Benediktus Manik (mahasiswa UBH – jenis suara bass).
 
Kegiatan lain yang diikuti Pawai Budaya Nusantara yang melibatkan 33 provinsi dan 3 BUMN dengan peserta 4.000 seniman. Acara ini berlangsung 18 Agustus dari Silang Monas.
 
Peserta Sumbar tampil dengan atraksi di hadapan presiden selama 2,5 menit. Kemudian dilanjutkan ke Jalan Medan Merdeka Barat (atraksi di depan Panggung Kemenparekraf RI selama 1 menit), dilanjutkan dengan atraksi sambil berjalan ke arah Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Selatan (atraksi di depan Balaikota DKI), dan fisnish di Monas. Sumbar ditetapkan sebagai 10 besar penampil terbaik tingkat nasional. Sumbar mengambil tema “Alek Nagari”.
 
Sumbar menerima sebuah piala yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diterima Ketua Kontingen, Derliati.

Singgalang 26 Agustus 2013


16 Agustus 2013

Tiga Tahun Sumbar Terima 75 Penghargaan

PADANG — Tiga tahun kepemimpinan pasangan Irwan Prayino dan Muslim Kasim menerima 75 penghargaan. Penghargaan itu diberikan oleh berbagai lembaga dan instansi baik pemerintah pusat, organisasi dan media masa.

Penghargaan yang diperoleh, penghargaan PPK BLUD (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Swasembada Sapi Sumatera Barat (Dinas Peternakan), Akreditasi 12 Bidang Pelayanan (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Ditetapkan sebagai RSJ Khusus Kelas A (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin).

Kemudian, Juara II Website Tingkat Kementerian Pertanian (Dinas Peternakan, Lima Besar Website Tingkat Kementerian Pertanian (Dinas Peternakan), Apreciation of Dedication and Effort Sertivicate in Field Service Of Manpower Placement Programe Year 2011 From Mitra Andalan Prestasi (PT AMP PJTKI-Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi).

Kemudian, penghargaan Invesment Award Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) (BKPM), Melaksanakan Porprov 3 Kali selama 5 Tahun (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Tercapainya Target Porwil 2011 (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Juara I Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara I Tanggap Darurat Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Selanjutnya, Juara III Mitigasi Terbaik Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara II Kategori Akuntabilitas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara III Nasional Gerakan Nasional Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Penghargaan atas Pertisipasi Aktif Pemerintah Daerah Sumatera Barat Membangun Pembenihan dan Pembibitan Nasional Tahun (Dinas Kelautan Dan Perikanan), Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup aerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda), Peringkat II Nasional Festival Pertunjukan Rakyat (Biro Humas).

Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota Tahun 2011 (Biro Pemerintahan), Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Terbaik Tingkat I Provinsi Sumatera Barat (Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman).

Penghargaan P2BN Peningkatan Produksi Lebih 5 persen (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Adibakti Tani (Dinas Pertanian Tanaman Pangan).

Juara II Olimpiade Kontingen Jiwa di Magelang (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), ISO 9001/2008 TUV Rheinland Jerman (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Nominasi Citra Pelayanan Prima (Rumah Sakit Jiwa Rb Saanin), Makarti Nayotama Transmigrasi Award Penghargaan atas Pembangunan Transmigrasi di Sumatera Barat (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi).

Gubernur sebagai Pembina Terbaik Nasional Tahun 2012 Kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) Aspek Pengembangan (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara I Tingkat Nasional Lomba Pasar Desa/Nagari (Badan Pemberdayaan Masyarakat).

Pada 2012 juga mendapat banyak penghargaan seperti, Juara Harapan II Lomba Desa/Nagari Tingkat Nasional (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara II TTG Nasional ke 14 Tahun 2012 sebagai Stand Terbaik (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara III alat TTG/Pengering Kakao Tahun 2012 (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Kesatria Bhakti Husada Kartika Perorangan Yang Berjasa di Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan),

Tercapainya Target PON 2012 (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Anugerah Parahita Ekapraya (Komitmen Gubernur untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (Badan Pemberdayaan Perempuan), Terbaik 3 Nasional Penyaji Unggulan Pawai Budaya (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Penghargaan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan-Dinas Kelautan Dan Perikanan). Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda).
Penghargaan lainnya, Penyalur Dana BOS Tercepat (Dinas Pendidikan), Pendayagunaan TIK Terbaik untuk Pendidikan (Dinas Pendidikan), PWI Award Bidang Pemerhati Media dan Keterbukaan Informasi (Biro Humas), Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota Tahun 2012 (Biro Pemerintahan), Satyalencana Pembangunan (Dinas Koperasi), Peringkat II Tingkat Nasional Penanaman 1 Milyar Pohon Tahun 2012 (Dinas Kehutanan), Penyusunan Strategi Rencana Aksi Program REDD + Kategori Tercepat Tahun 2012 (Dinas Kehutanan). Disahkannya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS Antokan).

Penghargaan, Energi Prabawa Tahun 2012 (Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral), Nominasi Penghargaan LPSE untuk Kategori Organization Transformation (Badan Perencanaan Daerah), Komitmen Pengembangan Centra Kakao Dalam Pemberdayaan 1.300 petani (Dinas Perkebunan), Akreditasi B untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Pra Jabatan Golongan III, II dan Golongan I dan Penyuluh Pertanian (Badan Diklat), Akreditasi C untuk Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (Badan Diklat), Peringkat 5 Pada MTQ Nasional Tahun 2012 (BIRO BINSOS), Pembina Bank Daerah terbaik 2011 (Bank Nagari).
Terakreditasi 12 Pelayanan dari KARS Tahun 2012 menjadi Rumah Sakit BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman), Perintis Pengembangan Pertanian Organik (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Laboratorium Hama Berprestasi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih Melayani (Rumah Sakit Jiwa Rb Saanin), Indonesia MDGs Award 2013 Sebagai Pelaksana MDGs Terbaik se Indonesia Tahun 2012 (Dinas Kesehatan).

Provinsi Terbaik Manajemen KB se-Indonesia (BKKBN), Penurunan Ranking dari 33 menjadi 10 (BKKBN), Penurunan Kelahiran dari 3,4 menjadi 2,8 (BKKBN), Juara III Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan PesisIr dan Pulau Kecil (Dinas Kelautan Dan Perikanan), Selaku Pembina Kearsipan Terhadap Provinsi Yang Telah Melahirkan Produk Hukum Penyelenggaraan Kearsipan (Perda Nomor 17 Tahun 2012 (Badan Arsip dan Pustaka).

Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda), ANTARA Award Tahun 2012 Perhatian Tinggi terhadap Portal Antara (Biro Humas), Apresiasi dan Penghargaan atas Ditetapkannya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Dinas Kehutanan), LPSE Terbaik untuk Kategori Citizen Engagement (Tranparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa) (Badan Perencanaan Daerah), Pangripta Nusantara untuk Perencanaan Pembangunan Terbaik I (Badan Perencanaan Daerah).

Pembina BUMD Terbaik CEO BUMD Award 2012 untuk 2 Kategori Sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik Tahun 2012, Pembina BUMD Terbaik 2012 (Bank Nagari), Apresiasi Pendidikan Islam (API) (Biro Binsos), Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan dengan Bantuan Innova Tahun 2013 (Dinas Perkebunan), Peringkat 5 Dunia Penyelenggaraan Tour Sepeda dari Aspek Penyelenggaraan dan Partisipasi Penonton (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Opini WTP dari BPK (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pada 2013, Kontribusi dan Komitmen Gubernur dalam Mendukung Program Kakao di Sumatera Barat (Dinas Perkebunan), Manggala Karya kencana (Penghargaan atas Jasa Program KB) (BKKBN). (401)

Singgalang 16 Agustus 2013

Foto: halaman depan koran Haluan edisi 16 Agustus 2013

irwan-prayitno.com

1 Juli 2013

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2013

Kendari – Gubernur Sumatera Barat menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana  (MKK), yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Phd pada puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) XX tingkat nasional tahun 2013, pada hari Sabtu 29 Juni 2013 bertempat di lapangan Arena Eks MTQ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Boediono.

Penghargaan ini diterima atas prestasi Gubernur Irwan Prayitno dalam keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat.
 
Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, rasa senang dan bangga atas penghargaan ini karena semua ini merupakan kinerja dan koordinasi yang baik BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dengan lembaga kemasyarakatan, SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan masyarakat yang telah meraih prestasi penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam program bidang kependudukan dan KB dari pemerintah pusat dari tingkat kelahiran 3,4 %  (SDKI 2007) terjadi penurunan menjadi 2,8 % (SDKI 2012), dan hasil prevalensi peserta KB aktif (CPR) 56.9 hasil SDKI 2012.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peranserta Bupati/Walikota, pimpinan, penyuluh dan pertugas BKKBN, masyarakat, posyandu, kader-kader PKK di lapangan seluruh Pemkab/ko se-Sumatera Barat. Sebelumnya juga menyampaikan rasa senang pula terhadap keberhasilan Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik dalam Pelaksanaan MDGs (Indonesia MDGs Awards) yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI, di mana Kota Payakumbuh sebagai pemenang ketiga kategori pendidikan, serta Sawahlunto sebagai pemenang pertama kategori kesehatan ibu dan anak.

Demikian pentingnya permasalahan kependudukan dan KB tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyampaikan program ini kepada masyarakat secara esensial dan komprehensif khususnya pada masyarakat Sumatera Barat. Kita melihat di lapangan secara subtansial dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yakni merencanakan kehidupan keluarga dan mempersiapkan keluarga yang berkualitas.

Kita yakin dan percaya keluarga merupakan elemen penentu sebuah bangsa dan negara, semua berbanding lurus. Apabila tumbuh dan berkembang keluarga yang baik, negara akan baik pula dan sebaliknya jika didominasi keluarga jelek sudah barang tentu negara tersebut akan jelek pula. Oleh karenanya keluarga memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, baik dan buruknya tidak terlepas dari keberhasilan orang tua dalam mendidik anak – anak mereka, ungkapnya.

Irwan Prayitno dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat untuk senantiasa memperhatikan keluarga secara baik, terutama dalam pembinaan perkembangan anak sebagai generasi masa depan bangsa. Keberhasilan sebuah keluarga itu tidak terlepas dari, perhatian terhadap gizi, pendidikan, agama, moral, sopan santun serta kesinambungan kegiatan ekonomi keluarga.

Menata keluarga, merencanakan secara baik, itu sesuatu yang perlu dalam membina kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, rukun dan damai, dimulai dengan menjaga kelahiran anak.Tentunya semua itu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi, untuk menekan dan menghimbau Bupati/Walikota agar selalu sinergi dalam mendorong keberhasilan program kependudukan dan KB di daerahnya masing-masing, harapnya. [humasprov]

24 Juni 2013

Kakao Sumbar Mendapat Penghargaan Internasional

PADANG — Komitmen Pemprov Sumbar me ngembangkan sub sektor kakao mendapat apresiasi dari dunia internasional. Lembaga Internasional Swisscontact Belanda memberikan peng hargaan ‘Certificate of Appreciation’ kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno atas komitmennya dan kontribusi Pemprov mengembangkan kakao.

Komitmen Pemprov terlihat dalam program perbaikan mutu tanaman kakao, penyediaan bibit bersertifikat, Sekolah Lapangan (SL) petani kakao, peningkatan produksi, mutu hasil serta dibangunnya Unit Pengolahan Hasil Kakao di daerah.

“Kita berterima kasih penghargaan ini dan kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Diharapkan Swisscontact dan mitra-mitranya yang merupakan industri kakao besar dunia, dapat membantu secara kontiniu dalam pemberdayaan petani kakao di Sumbar. Kerja sama ini akan berlangsung selama empat tahun,” kata Irwan didampingi Kepala Dinas Perkebunan, Fajaruddin.

Saat ini areal kakao di Sumbar mencapai 137.355 hektare dengan produksi 69.281 ton pertahun. Sentra kakao di Sumbar berada di Padang Pariaman, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Pasaman Barat dan Agam.

Pada 2 Oktober 2012 lalu, Pemprov menandatangani MoU dengan Swisscontact dan ADM Cocoa Singapura. MoU ini dilakukan untuk pemberdayaan petani kakao dalam bentuk sekolah lapangan. MoU ini langsung direalisasikan dengan pelatihan dan sekolah lapangan kepada 300 petani di Padang Pariaman, Tanah Datar dan Padang.

“Kegiatan ini terus berlanjut di 2013 untuk 1.000 petani kakao. Dari sekolah lapangan yang dilakukan Swisscontact, kebun-kebun petani kakao terpelihara baik. Seperti pemangkasan tanaman kakao dan pengendalian hama penyakit serta produksi kakao di kebun petani meningkat,” jelas Irwan.

Swisscontact melihat Sumbar sentra kakao di wilayah barat Indonesia dan berpotensi sebagai produsen kakao terbesar wilayah barat. Terbukti dengan aktivitas industri besar dunia seperti ADM Cocoa dan ULKER dari Turki untuk membeli biji kakao Sumbar, karena memiliki kualitas biji terbaik.

Selain dukungan pemberdayaan petani, 2013 ini Swiscontact akan membangun Unit Pusat Pelatihan Sekolah Lapangan di Padang Pariaman dan Tanah Datar dengan dana hibah Rp400 juta.

“Pemprov mendukung program Swisscontact ini, karena dapat dijadikan mitra dalam mendorong perbaikan pemeliharaan kebun kakao, peningkatan produksi dan tentunya peningkatan kesejahteraan petani Sumbar dengan prinsip mitra sejajar,” jelas gubernur.

Selain keberhasilan dalam pemberdayaan petani kakao, Pemprov telah sukses mewujudkan sebagai sentra kakao wilayah barat yang dicanangkan Wapres Jusuf Kalla pada 3 Agustus 2006 lalu. Sumbar di luar Sulawesi, merupakan provinsi terluas kepemilikan kebun kakao di Indonesia.

“Kita bangga dengan berkembang-pesatnya komoditi kakao di Sumbar dan telah berdampak terhadap tumbuhnya model-model kawasan kakao di kabupaten dalam bentuk Nagari Model Kakao,” ungkap Irwan.
Nagari Model Kakao mempunyai kegiatan dari hulu dan hilir. Ini terbukti dengan keberhasilan Kelompok Inovasi dari Limapuluh Kota sebagai kelompok tani kakao terbaik tingkat nasional. Kemudian, Unit Pengolahan Hasil Kakao Payakumbuh yang diresmikan Menteri Pertanian RI pada 31 Mei lalu, sebagai percontohan kelompok tani terintegrasi pengolahan kakao.

Unit Pengolahan Hasil Kakao di Payakumbuh dijadikan sebagai tempat pelatihan dan magang siswa dan mahasiswa di Sumbar. Bahkan pernah dikunjungi Dinas Perkebunan Kalbar, Kaltim, dan Jabar. 

Keberhasilan lain terlihat ditetapkannya klon kakao lokal Limapuluh Kota sebagai klon unggul nasional.
“Secara berkelanjutan, Sumbar tetap memerluas dan melakukan pemeliharaan kebun kakao petani dalam bentuk perbaikan kualitas tanaman, penyediaan benih bersertifikat dan SL petani kakao,” kata Irwan sembari berharap produktifitas kebun kakao menjadi 1.400 Kg hingga Rp1.500 Kg pertahun.

Sementara itu, sejak 2012 hingga kini Pemprov bekerja sama dengan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian Unand dalam pendampingan petani kakao. Kerja sama itu melibatkan mahasiswa KKN Thematik. Ada sekitar 325 mahasiswa diterjunkan ke lokasi kebun kakao petani.

Singgalang, 24 Juni 2013

12 Juni 2013

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan SLHD

SUMBAR menerima 24 penghargaan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyerahkan secara langsung penghargaan di bidang lingkungan yakni, Piala Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Istana Negara, Senin (10/6) kepada masing-masing kepala daerah, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang kembali menerima penghargaan SLHD terbaik tingkat nasional.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia yang mengambil tema; “Think, Eat, Save, Reduce Your Food Print” (ubah prilaku dan pola konsumsi untuk keselamatan lingkungan) ini, Gubernurr Irwan menerima langsung penghargaan yang diberikan Presiden SBY.

Presiden SBY menyebut, pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun, tidak lain sebagai bentuk motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sesuai tema, mengubah prilaku dan pola konsumsi bukan sesuatu yang mudah. Sampai saat ini masih diperlukan bentuk insentif yang di antaranya melalui berbagai bentuk penghargaan.

Kata presiden, seberapa efektif penghargaan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan hidup yang terjaga baik, sebenarnya tergantung pada program kerja pemerintah daerah itu sendiri.

Sementara Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan institusi, lembaga terkait yang telah saling bersinergi dan berkoordinasi, sehingga Sumbar memperoleh cukup banyak penghargaan lingkungan tahun ini. “Pemerintah daerah berkewajiban membuktikan secara nyata bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan bukan sesuatu yang sifatnya sesaat, tetapi secara berkesinambungan,” kata Irwan.

Menurutnya, basis data yang disajikan dalam buku SLHD, dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang lingkungan. Apalagi dalam buku SLHD sudah menyebutkan media dan di mana lingkungan terkritis yang perlu diperhatikan, sumber tekanan dari kegiatan apa saja yang dominan mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan.

Gubernur melihat bahwa masing-masing dinas memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara parsial. Jika diperluas ruang lingkupnya, dapat menjadi lebih efektif sehingga bisa mengintegrasikan aspek ekonomi sekaligus aspek lingkungan. Contoh, pengembangan pertanian organik dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat pengelolaan pasar untuk mengelola sampah melalui 3 R pada instiusi lain.

Demikian pula dengan pengembangan peternakan yang dapat disinergikan dengan pengembangan energi alternatif melalui biogas. Kemudian program Coorporate Soscial Responsibiliy (CSR) perusahaan disinergikan dengan program pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, dengan bertambahnya indikator penilaian Adipura—  tidak hanya bersih dan hijau, juga kualitas air dan kualitas udara (untuk kota besar), maka setiap daerah harus lebih giat dalam memerhatikan lingkungan.

“Penghargaan Adipura tidak hanya menunjukkan kinerja institusi yang berkaitan dengan sampah dan penghijauan, tetapi sudah melibatkan seluruh institusi. Untuk menjaga air dan udara tetap bersih, perlu upaya pengendalian sumber pencemaran dari berbagai sektor,” jelas Irwan yang menilai peran utama tetap terletak kepada masyarakat.

Irwan meminta setiap Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) agar meninjau pengadaan sarana dan prasarana yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), agar manfaat dari pengadaan sarana tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu komunikasi aktif dengan pemerintah pusat diperlukan, sehingga dana yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasi keterlibatan masyarakat.
Adiwiyata Pembentukan Karakter

Irwan juga mengimbau bupati/ walikota lebih meningkatkan peran pendidikan intelektual anak dan mentalitas melalui pendidikan berkarakter. Salah satu karakter yang menjadi perhatian sekolah, anak yang peduli terhadap lingkungan. Program Adiwiyata sebagai program yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan Sekolah Peduli Lingkungan, sudah dicanangkan sebelum tahun 2010. Namun, perkembangannya lambat. Hal itu terlihat dengan hanya satu, dua sekolah penerima Adiwiyata.
“Sejak dua tahun terakhir sudah mulai bermunculan minat sekolah terhadap pengembangan sekolah Adiwiyata. Sekolah mulai menyadari program Adiwiyata tidak memberatkan sekolah, karena mengintegrasikan pembelajaran dan pembiasaan ramah lingkungan dalam keseharian  anak didik,” beber Irwan.

Gubernur berharap program Adiwiyata bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di kabupaten/kota secara berkesinambungan. Ini untuk meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan mendorong kreativitas anak melalui pemanfaatan media lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran.

Sementara, untuk kategori Kalpataru, pembina lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pemerhati lingkungan, menurut Irwan, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Sumbar, baik perorangan maupun kelompok semakin tinggi terhadap lingkungan. “Saya sangat mengapresiasi perorangan dan kelompok yang sangat peduli dengan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan, tanpa pamrih,” lugas Irwan.

posmetropadang.com


Pertama Kali, Pemprov Sumbar Raih WTP

PADANG–Kerja keras Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama jajarannya guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan APBD Sumbar 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terbayar sudah. Kemarin (11/6), BPK RI resmi memberikan penilaian WTP atas laporan keuangan tersebut. Opini  tersebut diperoleh setelah Pemprov Sumbar menyelesaikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK di tahun-tahun sebelumnya.
 
Lebih membanggakan lagi, opini WTP ini pertama kalinya diterima Pemprov Sumbar sejak dimulainya sistem pelaporan keuangan dan penilaian kinerja daerah diberlakukan. Wajar kiranya Pemprov Sumbar menjadikan momentum ini sebagai titik awal melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan berlaku.
 
“Keberhasilan  Pemprov Sumbar meraih opini WTP tersebut, merupakan kerja keras semua unit kerja, serta dukungan dan dorongan dari mitra kerja,” ujar  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah dari BPK-RI, di gedung DPRD Sumbar, Selasa (11/6).Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012, menurut Irwan, sudah lengkap dilakukan inspektorat sesuai  PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Lalu, dilakukan pengawasan internal secara berkala kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov.
 
Sedangkan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Non Departemen juga melakukan pemeriksaan berkala, berdasarkan koordinasi pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Selain itu, kata Irwan Prayitno, Pemprov Sumbar telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara tepat waktu pada 25 Maret 2013 lalu sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2004. BPK RI pun memuat opini terhadap LKPD secara profesional dan independen terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Di antara kriterianya, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecakupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. “Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pemprov, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar,” ungkap politisi PKS itu.

Mantan anggota DPR RI itu bertekad terus melakukan peningkatan terhadap capaian yang sudah diperoleh. Pihaknya bertekad senantiasa melaksanakan ketentuan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah, melakukan perubahan soal peraturan gubernur akuntansi pemprov. Ini sesuai rekomendasi BPK RI atas LKPD tahun 2009, 2010 dan 2011.

Selain itu, tambah rang Kuranji Padang tersebut, melakukan inventarisasi aset tetap dan aset lainnya sesuai standar akuntansi pemerintah PP No.17/2010. Lalu, menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011, dan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) profesional bidang keuangan daerah, serta rapat-rapat koordinasi rutin di SKPD secara intensif. “Opini WTP kita terima, harus menjadi titik awal menuju pengelolaan keuangan benar-benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbaunya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Hansastri menyebutkan, pada 2009 lalu laporan keuangan Pemprov Sumbar disclaimer (auditor menolak memberikan pendapat, red). Dua tahun berikutnya, Pemprov Sumbar menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pengecualian itu yakni, pemprov tidak menyajikan aktiva berwujud dalam neraca, pemprov menyajikan investasi dana bergulir dalam neraca dengan metode nilai bruto, seharusnya dicatat dengan metode nilai bersih dapat direalisasikan. Lalu, pemprov menyajikan nilai penyertaan modal pada PT Balairuang sebesar Rp127, 54 miliar dalam neraca dengan metode biaya, seharusnya dicatat dengan metode ekuitas.

“Semua pengecualian itu sudah diperbaiki sebagaimana mestinya. Di samping itu, ada 22 temuan soal kelemahan sistem pengendalian internal dan 17 temuan kepatuhan terhadap peraturan. Rekomendasi BPK tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti pemprov,” ucapnya.

Atas keberhasilan itu, kata Hansastri, menambah deretan daerah di Sumbar yang sudah memperoleh penilaian WTP. Selain Pemprov Sumbar, juga ada Kabupaten Tanahdatar, Kota Solok, Padangpanjang, dan Pariaman. Secara keseluruhan, sebanyak 5 pemda menerima WTP, 13 kabupaten/kota terima WDP, dan 2 kabupaten/kota belum menerima hasil opini  BPK terhadap laporan keuangannya. “Dua kabupaten/kota belum menerima hasil pemeriksaan itu, yakni Padang dan Solok Selatan,” ujarnya pada kesempatan dihadiri pejabat Forkopimda, Sekprov Ali Asmar, staf ahli gubernur, asisten, ketua BPK-RI Cabang Sumbar, pimpinan BUMN/BUMD, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Ketua BPK RI diwakili Auditor Utama Keuangan Negara V Dr Heru Kresna Reza pada kesempatan itu menyampaikan BPK-RI memberikan WTP atas LKPD tahun 2012 atas dasar pertimbangan; peningkatan nilai aset lain-lain secara signifikan; melakukan inventarisasi; dan penilaian ulang atas aset tetap. Aset tidak dapat diklasifikasi sebagai aset tetap, seperti aset tidak bermanfaat, aset dalam penelusuran, dan aset dimanfaatkan pihak lain direklasifikasi ke aset lain-lain. Sesuai rencana aksi penyelesaian pengelolaan aset lain-lain, gubernur Sumbar sudah berkomitmen menyelesaikan permasalahan aset lain-lain tidak bermanfaat dalam penelusuran, dan aset dimanfaatkan pihak lain tersebut.

“Hari ini (kemarin, red) Pemprov Sumbar mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan opini WTP. Prestasi ini menjadi momentum dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil menyebutkan, keberhasilan ini jangan membuat pemprov larut dalam euforia berlebihan, sehingga lalai pada masa-masa datang. “Kita mesti menyadari pencapaian WTP ini bukan tidak ada lagi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan daerah. Untuk itu, kita perlu secara bersama terus-menerus menyempurnakan dan memperbaiki  pengelolaan keuangan daerah,” imbaunya. 

2 Mei 2013

Sumbar Terbaik Pertama Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah

JAKARTA – Sumbar meraih peringkat terbaik I Anugrah Pangripta Nusantara Utama, dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah 2013 kategori provinsi kelompok B atau APBD-nya masih kecil.
Penghargaan tersebut diserahkan Presiden SBY dan diterima Gubernur Irwan Prayitno dalam Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4) di Jakarta.
 
Menurut Irwan Prayitno, penghargaan itu terlepas dari program-program andalan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
 
“Angka kemiskinan turun satu persen setiap tahunnya. Pada 2012 sekitar 8 persen, tingkat itu di atas rata-rata nasional,” kata Irwan seusai menerima penghargaan.
 
Ia menargetkan, tahun ini angka kemiskinan juga turun 1 persen, tentunya dengan program yang disampaikan dalam rancangan kerja.

Irwan juga menjadi satu dari dua gubernur yang diberikan buku data dan informasi pembangunan Indonesia 2004-2012. Gubernur lain yang mendapatkan buku langsung dari Presiden, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
 
Seusai memberikan kata sambutan, SBY juga mengunjungi stand milik Sumbar untuk melihat produk dan program yang menjadi andalan. “Presiden memuji program kita dan mengatakan kearifan lokal Sumbar bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Irwan.
 
Dalam Musrenbangnas itu, turut hadir Wakil Presiden Boediono dan seluruh kabinet Indonesia bersatu jilid II. Gubernur dan bupati/walikota juga ikut dalam kegiatan tersebut. (601)

Singgalang 1 Mei 2013

3 April 2013

Sumbar Raih Indonesia MDGs Award 2012

SUMBAR mendapatkan penghargaan sebagai provinsi pelaksana Millennium Development Goals (MDGs) terbaik dalam ajang Indonesia MDGs Awards (IMA) yang diselenggarakan Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI MDGs), Senin (25/3) lalu, di Bali. Penghargaan ini digelar sebagai forum tahunan untuk apresiasi bagi para pelaku pembangunan berwawasan MDGs terbaik dari seluruh nusantara.

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno juga mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan RI. Irwan mengatakan, sejak awal memimpin Sumbar, ia sangat mendukung upaya untuk mencapai target MDGs. Semangat tersebut diawali dengan beberapa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGS) 2011-2015. Serta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang RAD MDGS.

“Ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kita semua masyarakat Sumbar dalam upaya mencapai visi,  Sumbar yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat,” ujar Irwan.

Untuk menindaklanjuti RAD MDGs yang telah disusun, Pemprov akan memasukkan dalam agenda pertemuan koordinasi sebagai upaya sosialisasi dengan seluruh bupati/walikota untuk mengkoordinasikan pencapaian target MDGs. Dari pertemuan tersebut lahirlah kesepakatan bersama Pemprov dengan Pemkab/Pemko se-Sumbar.

Saat ini, Pemprov bersama SKPD terkait telah melakukan kegiatan Pekan MDGs, sebagai usaha dan upaya sosialialisasi dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui target MDGs 2015, dan mendapat respon serta dukungan dari masyarakat untuk pencapaian MDGs 2015.

“Target-target MDGs yang memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS, akses bekelanjutan yang belum memadai ke air minum layak dan sanitasi layak. Meskipun target-target ini menuntut perhatian lebih serius, tidak berarti bahwa target-target MDGs yang saat ini berada pada jalur untuk dicapai pada 2015 dapat diabaikan,” jelas Irwan.

Tantangan berat yang dihadapi menjelang tenggat waktu MDGs 2015 nanti, telah mendorong inisiatif untuk mempercepat upaya pencapaian target-target MDGs. Di antara upaya-upaya penting (milestones) untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs adalah, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengenai program pembangunan yang berkeadilan, mengamanatkan langkah-langkah percepatan pencapaian MDGs di Indonesia.

Di samping itu, diterbitkannya Peta Jalan (roadmap) Percepatan Pencapaian MDGs oleh Bappenas, yang diikuti dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs tingkat provinsi. Langkah itu  merupakan hal penting dalam menjabarkan secara rinci berbagai kebijakan dan strategi mencapai target-target MDGs pada 2015.

Salah satu aspek penting untuk mendorong pencapaian MDGs adalah membangun suatu sistem insentif dan disinsentif yang dapat berfungsi sebagai katalis bagi percepatan pencapaian MDGs. Sistem ini bertujuan untuk memilah secara jelas aspek-aspek reward dan punishment dengan bertujuan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap upaya-upaya yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target MDGs. Serta menghindarkan praktek-praktek yang tidak mendukung upaya pembangunan nasional.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Diantaranya; memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya,  menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil,  memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada penghargaan MDGs tersebut, kategori penghargaan yang diberikan yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular & HIV/AIDS, layanan air bersih & sanitasi serta  pendidikan. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Payakumbuh memperoleh nominasi untuk kategori nutrisi dan pendidikan dan Sawahlunto memperoleh nominasi untuk kategori layanan air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak serta nutrisi.

Posmetro, 1 April 2013

27 Maret 2013

Proyeksi BI: Ekonomi Sumbar Lebih Baik


Padang - Berdasarkan perkembangan indikator – indikator perekonomian yang ada, Bank Indonesia (BI) menilai, sepanjang 2013, perekonomian Sumbar diprediksi bakal tumbuh hingga 6,5 persen atau lebih. Dengan catatan, pemerintah daerah harus menjaga laju inflasi Kota Padang sebagai barometer inflasi di Sumbar.
 Peneliti Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, berdasarkan proyeksi BI, kinerja ekonomi Sumbar akan terlihat mulai triwulan II. Optimisnya pertumbuhan ekonomi Sumbar dikarenakan semakin membaiknya daya beli masyarakat, sehingga memberikan andil signifikan terhadap sektor perdagangan. Selama ini, sektor perdagangan tercatat penyumbang cukup tinggi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
 ”Ternyata perekonomian Sumbar maupun nasional relatif lebih baik pada tahun ini. Asumsi ini agak berbeda dengan pendapat ekonom – ekonom nasional yang selama ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum membaik tahun ini, ” kata pria yang akrab disapa M. San itu pada Singgalang di
Padang, Selasa (26/3).

Selain peningkatan konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan lainnya adalah adanya perkiraan meningkatnya rencana pembelian barang – barang tahan lama seperti barang elektronik, kendaraan bermotor dan furnitur. Hal itu disebabkan mulai membaiknya harga komoditas seperti kelapa sawit, karet dan berbagai komoditi primer lainnya. Pasalnya, dari Januari hingga Februari tahun ini, harga ekspor dua komoditi tersebut mulai menunjukan tren meningkat.

Bahkan, lanjut, M. San, pertumbuhan itu menjadi semakin tinggi, jika pemerintah daerah bersama Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dapat menjaga pergerakan laju inflasi yang hingga periode Februari sudah mulai agak mencemaskan.

Dengan pertumbuhan 6,5 persen tersebut, idealnya laju inflasi Kota Padang sepanjang tahun ini hanya sebesar 5 persen. Sementara hingga saat ini, laju infalsi Kota Padang sebagai laju inflasi di Sumbar sudah mencapai 1,78 persen.

”Kita harapkan laju inflasi mulai triwulan II hingga triwulan VI tahun ini dapat lebih stabil. Sebab, harga sejuumlah komoditi yang selama ini tercatat sebagai pembentuk inflasi dengan bobot yang besar mulai turun, sejalan dengan adanya panen raya padi di Jawa. Selain itu, juga adanya panen bawang merah dan bawang putih, akibat cuaca yang mulai stabil,” ungkapnya.

Harus Berkualitas
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Negeri Padang (UNP), Syamsul Amar, mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi, yang paling penting bukan besaram pertmbuhan itu saja. Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas dari pertumbuhan sendiri. Artinya, bagaimana semua lapisan masyarakat bisa menikmati dan berpartisipasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Selama ini, besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar. Sementara, golongan menengah ke bawah belum terlalu menikmati dari besarnya pertumbuhan ekonomi Sumbar. ”Sebab, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah ini, ternyata angka kemiskinan kita masih tetap tinggi dan tidak turun secara signifikan,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi UNP itu.

Selama ini, komoditi primer yang dihasilkan daerah ini belum bisa memberikan nilai lebih pada masyarakat. Apa yang dihasilkan Sumbar sebagian besarmnya dibawa keluar daerah. Daerah hanya mendapatkan pajak, retribusi dan gaji karyawan yang dinilai tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan komoditi primer tersebut.

Untuk itu, menurutnya, perlu adanya regulasi yang lebih berpihak pada ekonomi kelas bawah, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menciptakan pertumbuhan. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi golongan menengah ke bawah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Selama ini, masyarakat hanya terkesan sebagai penonton, di tengah maraknya pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Singgalang, 25 Maret 2013