Jakarta,
Padek – Karya nyata dan dedikasi Gubernur Irwan Prayitno mengembangkan
pertanian organik di Sumbar, berbuah penghargaan, Rabu (28/11) lalu,
kader PKS ini menerima penghargaan dari Menteri pertanian Suswono saat
peringatan ”Bulan Mutu Nasional 2012” di Auditorium Gedung Kementerian
Pertanian.
Peringatan
Bulan Mutu merupakan ajang interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam
meningkatkan mutu, baik pelayanan maupun produk pertanian secara
on-farm maupun off-farm. ”Dalam konteks komoditi dan produk berupa
pangan dan bahan pengan, maka pengertian mutu juga mencakup keamanan
pangan. Dengan demikian, bila kita berbicara tentan mutu pangan tidak
terlepas dari komoditi pertanian pangan sekaligus juga melekat mengenai
keamanan pangannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, ” ucapnya.
Dinamika
sistem keamanan pangan didorong oleh faktor-faktor diantaranya,
peningkatan volume dan keragaman komoditi pangan yang diperdagangkan,
permintaan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan semakin meningkat,
perubahan ekologi dan perilaku manusia, pengelolaan dan pendeteksian
bahaya semakin canggih, serta perubahan iklim dan cara bertani
menyebabkan kemanan pangan selalu berubah.
Untuk
menghasilkan suatu mutu produk pertanian yang konsisten, tidak bisa
hanya mengandalkan pengendalian penangan produk akhir saja, tetapi harus
dikendalikan mulai dari tahapan prapanen sampai siap dikonsumsi (from
farm to table). Di tingkat pemerintah, perlu koordinasi dan kerja sama
mulai dari penyusunan program dan implementasinya secara terpadu antar
eselon I lingkup pertanian mulai dari hulu sampaihilir, termasuk unit
eselon I pendukung sepertiBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Balitbangtan), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
(BPSDMP), dan seterusnya. Sehingga bersama-sama pemangku kepentingan,
pembangunan pertanian di Indonesia mampu menghasilkan produk yang dapat
menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berdaya saing di pasar global.
”Secara
prinsip tanggung jawab pembangaunan pertanian ada di Kementan, tetapi
implementasinya kita harus banyak berkoordinasi dengan kementerian
lainnya, misalnya menagngani pembangunan jalan penghubung antar sentra
komoditas dan tujuan pasar, pelabuhan, sumber pembiayaan, tata guna
lahan dan sebagainya. Selama ini, belum didukung infrastruktur memadai
dan keterpaduan gerak dengan instansi lainnya,” jelasnya.
Masih banyak
kasus ekspor komoditi pertanian bisa pekerjaan rumah (PR) kita, untuk
segera diselesaikan. Sebut saja, pemotongan otomatis (automatic
detention) terhadap kako kita yang di ekspor ke Amerika, karena diklaim
mengandung kotoran. Namun, sampai saat ini masih belum dapat kita atasi.
”Untuk itu, Mentan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian yang
mengatur pemberlakuan peningkatan kualitas, sehingga menjadi kakao
fermentasi sesuai SNI,” tuturnya.
Contoh
lainnya adalah ekspor biji pala Indonesia ke Uni Eropa, selama kurun
waktu tahun 2009-211, berdasarkan data dari Rapid Alert System on Food
and Feed (RASFF) portal Indonesia telah menerima 21 kali notifikasi
RASFF terkait kandungan aflatoxin pada pala. Ini ditindaklanjjti dengan
inspeksi langsung dari tim Uni Eropa dan Indonesia harus melakukan
tindakan perbaikan agar pala yang diekspor memenuhi persyaratan Uni
Eropa sehingga ekspor berjalan lancar. Tindakan perbaikan penerapan
jaminan mutu di setiap tahapan pasokan, mulai tahap budi daya dan
penangan pascapanen di tingkat kelompok tani, penangan tingkat pedagang
pengumpul, dan penangan di tingkat eksportir. Hingga, kegiatan ini harus
didukung seluruh eselon satu terkait anatar lain Ditjen Perkebunan,
Balai Penelitian, Ditjen PPHP, Barantan dan lainnya.
”Pembinaan
penerapan jaminan mutu tidak akan berhasil, kalau tidak dibarengi dengan
proses pengawasan yang tepat dan terpadu. Terkait pengawasan Kementan,
telah membangun jaringan kelembagaan pengawasan yaitu, Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan (OKKP) berada di pusat dan yang berada di daerah
disebut OKKP daerah. OKKP daerah dibentuk melalui Keputusan Gubernur
masing-masing daerah,” paparnya.
Dia
mengapresiasi tiga kepala daerah yakni, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa
Tengah atas prestasi dalam pengembangan pertanian organik. ”Tanpa
dedikasi dan karya nyat kepala daerah tersebut, mustahil pengembangan
organik akan sukses seperti saat ini. Pengembagan organik di tiga daerah
tersebut telah mampu memberikan nilai tambah terhadap ekonomi petani,”
ucapnya.
Gubernur
Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dorongan Pemprov Sumbar mengembangkan
pertanian organik adalah membentuk satgas pertanian organik dan
mendirikan lembaga sertifikasi organik. Selain itu, pemberian insentif
produk Rp250/kg, gerakan satu petani untuk mengurangi katergantungan
petani terhadap pupuk buatan, serta gerakan pensejahteraan petani.
Padang Ekspres, 30 November 2012
